BANGKALAN, KOREK.ID – DPRD Kabupaten Bangkalan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan negoisasi ulang dengan masyarakat Sekitar TPA, Agar Bangkalan tidak menjadi kota yang kumuh.
“Saya berharap DLH bisa bekerja lebih tekun lagi. Memberikan penjelasan se detail – detailnya kepada masyarakat sekitar, kemudian hal-hal yang menjadi permintaan masyarakat bisa di penuhi sehingga TPA bisa di pakai kembali,” ujar H. Musawwir anggota Komisi C DPRD Bangkalan, Selasa (12/09/23).
H Musawwir menambahkan PAD akan meningkat jika lokasi TPA itu tidak ada kendala dengan masyarakat sekitar.
“Seandainya TPA itu tidak ada kendala di lapangan potensi untuk meningkatkan PAD di lokasi itu harapannya sangat besar, akan tetapi untuk pembuangan sampah jangka pendek TPST masih bisa teratasi sampai bulan Desember,” imbuhnya.
Sebab, kata Politisi PKS ini meminta untuk dilakukan negoisasi agar tanah milik pemerintah dapat di gunakan kembali, agar bisa mengatasi permasalahan sampah dan bisa memberikan PAD terhadap Kab Bangkalan.
“Untuk jangka panjang saya minta untuk dilakukan lobi – lobi di tingkat bawah menggunakan etika kemaduraan, agar tanah milik pemerintah ini bisa digunakan kembali agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar, dan juga bisa mengatasi permasalahan persampahan di kabupaten Bangkalan serta dapat memberikan PAD terhadap kabupaten Bangkalan,” jelasnya.
Bahkan, menurut H. Musawwir, DLH harus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di sekitar TPA.
“Bagaimana nanti upaya yang dilakukan oleh DLH, dan harapan kami bisa dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, lambat laun tapi pasti langkah langkah itu harus di lakukan. Karena untuk situasi dan kondisi keuangan pemerintah sangat minim untuk kab Bangkalan,” imbuhnya.
Selain itu Musawwir berharap “Bisa mengangkat tenaga kerja di sana, kemudian dari semua aspek semua dievaluasi hal-hal yang menyangkut masalah yang positif mungkin bisa dilanjut, yang negatif jika ada kendala semoga bisa negoisasi kembali.” Tutupnya.
