BANGKALAN, KOREK.ID – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati sebut porsi APBD Kabupaten Bangkalan paling boros, saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5) lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengutarakan kritiknya soal APBD yang banyak habis untuk membayar gaji PNS atau belanja pegawai.
“Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yg di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan,” ungkap Sri Mulyani dikutip Kompas.com.
Kritik Menteri Keuangan itu menampar Pemkab Bangkalan.
Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyadari bahwa postur anggaran yang ia kelola tidak sehat. Sehingga pihaknya akan segera mengevaluasi komposisi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Akan kita evaluasi, kita efisiensi kembali dan akan kita kaji masing-masing OPD,” ujar Ra Latif, Rabu (26/5) kemarin.
Ra Latif menjelaskan, salah satu penyebab postur APBD Kabupaten Bangkalan tidak sehat adalah gaji yang harus dibayar kepada tenaga harian lepas (THL).
“Diantaranya banyak THL, memang THL ini suatu kebutuhan, tapi salah satu faktor dari tidak sehatnya komposisi APBD kita memang karena terlalu besarnya belanja pegawai,” katanya.
Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangkalan Muhammad Fahad menyampaikan, besarnya belanja pegawai dan tunjangan serta honor tenaga harian lepas menjadi salah satu beban APBD.
Sebab itu, kata Fahad, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur APBD ini agar lebih ideal.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran APBD ini kedepan,” ujar Fahad.
Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan itu belum memastikan, apakah pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap tim anggaran (Timgar) Pemkab Bangkalan untuk membahas persoalan tersebut.
“Insyaallah kalau ada kesempatan, kita sesuaikan dengan jadwal di dewan,” tandasnya.
Penulis: Rusdi
Editor: Aida
