BANGKALAN, KOREK.ID – Pasca di lanjutkannya kebijakan PPKM level 4 oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bangkalan lakukan audiensi kepada Bupati Bangkalan, Selasa (27/7).
Audiensi yang dilakukan oleh aktivis PMII tersebut, meminta agar Bupati mengevaluasi kebijakan PPKM level 4. Sebab, kebijakan yang sebelumnya, yakni PPKM darurat sangat mencekik masyarakat kecil.
“Kami mendatangi Bupati, agar beliau mengevaluasi kebijakan PPKM level 4, dalam artian pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat,” ungkap Holil Ketua PMII Cabang Bangkalan, usai beraudiensi, di Pendopo Agung Bangkalan.
Selain itu, Holil juga menyebutkan, selama pemberlakuan PPKM Darurat kemarin, menurutnya sangat tidak maksimal, sebab masih banyak temuan-temuan yang terjadi di masyarakat.
“Kebijakan itu sangat merugikan masyarakat, salah satunya ada jual beli bansos ternyata dibawah, bahkan pembagian sembako itu banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkap dia.
Saat ditanya terkait jual beli bansos, pihaknya mengaku mendapat laporan dari masyarakat yang enggan disebutkan identitasnua, sehingga dia mempunyai ini siatif untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada Bupati.
“Kami, bersama kader PMII Bangkalan datang ke Bupati, agar Bupati melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Bangkalan ini, agar tidak terjadi lagi hal yang seripa,” kata dia.
Sekedar diketahui, audiensi aktivis PMII tadi, mereka menyoal tentang ketersediaan oksigen di Bangkalan, selain itu mereka juga menyoal tentang pembelajaran online, yang menurut mereka itu sangat tidak efektif, sebab di pedesaan jaringan sangat lemah.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menjelaskan, terkait ketersediaan oksigen di Kabupaten Bangkalan, pihaknya mengaku sampai saat ini aman.
Selanjutnya, terkait permintaan pembelajaran tatap muka, Bupati menyampaikan, sampai saat ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat pembelajaran tatap muka masih belum diperkenankan.
“Sedangkan temen-temen PMII tadi meminta agar segera dibuka pembelajaran tatap muka, karena di desa kata mereka masih banyak siswa yang belum mengerti baca tulis, namun kami belum bisa membukanya karena kondisinya masih pandemi,” ungkap Bupati.
Selain itu, terkait adanya dugaan jual beli bansos, tadi dia mengaku sudah menanyakan kepada temen-temen PMII, temuan itu datangnya dari siapa dan dari kecamatan mana.
Bahkan, Bupati mengaku, temen-temen PMII itu ternyata tidak mendapatkan datanya secara langsung, melainkan hanya mendapatkan informasi dari orang lain.
“Informasi itu, ternyata temen-temen PMII hanya dari orang lain, yaa mudah-mudahan hal itu tidak benar terjadi dibawah, dan akan kami jadikan evaluasi bersama nantinya,” pungkasnya.
