BANGKALAN, KOREK.ID – DPRD Kabupaten Bangkalan menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan (14/06).
Kritik keras dilontarkan oleh Musawwir selaku Fraksi Keadilan Hati Nurani, borosnya anggaran belanja tidak langsung dan belanja pegawai Menurutnya sangat boros.
Jika di persentasekan, belanja tidak langsung mencapai 61,16 persen, sedangkan belanja pegawai mencapai 50,17 persen.
“Dari hasil kajian Fraksi kami, paling tidak apa yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri keuangan itu perlu dikaji ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna.
Selain itu, Musawwir juga menyinggung perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, laporan keuangan itu kalau secara normatif laporan itu bagus.
Namun, jika dilihat dari sisi lain, banyak hal-hal yang perlu dibenahi oleh Pemkab Bangkalan dalam hal ini TAPD, termasuk didalamnya belanja pegawai.
“Sejak dulu, kami memang selalu menyoroti terkait belanja pegawai,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyinggung perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), itu harus dilakukan uji ulang oleh Pemkab Bangkalan.
Terutama belanja pegawai yang kecil-kecil itu, perlu dikaji ulang, sebab dalam RAPBD nya, sangat banyak belanja pegawai yang kecil-kecil.
“Kalau ASN ini betul-betul peduli dengan situasi ini utamanya yang disinggung oleh Menteri Keuangan itu, saya yakin ini bisa dibenahi, meskipun pembenahan itu tidak biasa sekaligus, paling tidak tahun demi tahun hal-hal yang perlu dibenahi itu untuk dibenahi,” ucapnya.
Kemudian, yang menjadi beban besar di Bangkalan itu kata dia adalah pegawai yang statusnya tenaga harian lepas (THL), itu juga masuk dalam belanja tidak langsung.
Artinya, banyak THL yang kerjanya tidak efektif, terutama THL yang berada di Kecamatan.
“Cobak aja di kroscek, mereka kerjaannya hanya duduk-duduk saja, bahkan itu tidak hanya terjadi di kecamatan, di dinas yang lain juga banyak. Contoh, kita lihat saja di lingkungan sekwan misalkan, cobak aja sambil dikroscek,” tuturnya menjelaskan.
Politikus PKS menambahkan jika diibaratkan Perusahan, dia yakin perusahan itu akan mengalami kerugian, beda lagi dengan pemerintahan, banyak banyak yang harus dilakukan evaluasi oleh Pemkab Bangkalan.
“Maka dari itu, Pemkab Bangkalan masih banyak yang harus diefiensi dan harus dikaji ulang terkait hal itu,” tegasnya.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni mengatakan, pihaknya sebagai eksekutif akan menerima pandangan umum dari Fraksi-fraksi, dan akan menindak lanjuti hal-hal yang akan membuat lebih baik untuk Kabupaten Bangkalan.
“Kami dari eksekutif akan menerima, namanya juga pandangan umum dari fraksi, nanti akan kami tindak lanjuti itu, apalagi yang akan menjadikan Bangkalan lebih baik,” singkatnya usai mengikuti Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Bangkalan.
