BANGKALAN, KOREK.ID – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tepatnya di Desa Buluh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan akan dialihkan menjadi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terpadu, hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anang Yulianto.
Peralihan TPA menjadi TPS terpadu itu akan di bangun pada awal bulan Agustus mendatang.
“Pembangunan TPS terpadu sudah persiapan, sudah dilelang, dan direncanakan pembangunannya bulan depan, dan diperkirakan akhir Oktober sudah selesai,” ujarnya, Jumat (30/7).
Anang menyebutkan, pembangunan TPS terpadu itu menelan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. Anggaran besar tersebut termasuk pengadaan listrik serta pengeboran air.
“Jadi, kalau TPS terpadu ini nanti jadi, itu tidak hanya fokus pada pengolahan sampah saja, melainkan banyak kegiatan nanti disana, mulai dari konservasi, balai bibit dan sebagainya,” jelas dia.
Anang mengklaim TPS terpadu tersebut mendapat respon baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda di Desa Buluh.
“Kalau untuk kalangan pemerintahan desa termasuk kalangan mudanya, sudah kami komunikasikan dan tanggapanya bagus. Artinya, hal itu dikarenakan adanya perubahan tatakelola,” klaimnya.
Bahkan Anang mengaku sudah tidak ada masalah dengan warga sekitar, dan pihaknya juga mengaku sudah komunikasi dengan pemuda atau IKMS.
“Jadi intinya kalau ada perbedaan perlakuan, yaa tidak masalah, dan sekarang kita ini harus berubah, tidak bisa kalau seperti itu-itu saja, makanya ini yang mau kita wujudkan dan ini juga bentuk keseriusan Pemkab Bangkalan,” ucapnya menjelaskan.
Tidak hanya itu, dialihkannya TPA menjadi TPS terpadu ini bertujuan agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dan bisa ambil peran di TPS Terpadu ini.
“Memang jangka panjangnya, kenapa konsep kita itu ke TPS terpadu, supaya masyarakat bisa ambil peran disitu,” ungkap dia.
Selanjutnya, jika ada masyarakat masih bersikuku menolak TPS terpadu ini, dirinya menegaskan masyarakat harus menunjukan atas dasarnya apa kok bisa menolak. “Jangan cuma menolak, berikan alasan menolak karena apa, sehingga kita bisa menyandingkan solusinya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Oktavian Ismail Johansyah salah satu tokoh pemuda Kecamatan Socah mengatakan, sebelum program itu terealisasi, harusnya pihak Pemerintah khususnya DLH, ada dialog dengan warga, agar bisa menemukan titik temu yang jelas.
“Memang sudah ada komunikasi, tapi belum ada kata sepakat, kita masih ada traumatik tersendiri jika TPA Buluh dibuka, karena memang belum ada jaminan khusus dari Pemkab atau DLH,” bantahnya.
Bahkan, Vian sapaan lekat Oktavian Ismail Johansyah itu menegaskan, mendengar pengakuan Kadis DLH, yang akan memfungsikan warga sekitar dalam pengolahan sampah disana dan persoalan diskusi dengan warga, pihaknya mengaku masih belum ada pembicaraan tekait hal tersrbut.
“Ini beda sama yang dikatakan Kabid yang komunikasi ke saya kemaren, bahkan Kadisnya gapernah komunikasi sama kita, dan kalopun nanti program itu terealisasi, warga sekitar harus dilibatkan dalam program itu, supaya warga juga bisa mengontrol, kondisi yang ada di TPA atau yang akan diubah TPS terpadu itu, ungkap Vian menegaskan.
Oleh sebab itu, ia menegaskan agar pihak Pemkab atau DLH, harus ada dialog dengan warga sekitar, karena warga harus dipahamkan dengan program yang akan direalisasikan. “Tidak bisalah Pemerintah seenaknya perut sendiri, padahal selama ini warga diam,” tuturnya.
Jika TPA Buluh ini akan difungsikan lagu, maka yang ada dibenak warga, bau busuk, penyakit dan kotoran itu akan datang kembali. “Makanya, saya menekankan sebelum ini dibangun, harusnya ada dialog dulu, pikirkan jaminan untuk masyarakat dan itu harus jelas, makanya sangat penting ada dialog dulu sebelum dibangun,” kata dia.
Kalau Prmerintah masih menggunakan pola yang lama, maka jangan salahkan warga jika nantinya juga akan menggunakan pola lama juga. “Artinya bisa saja nanti ada penolakan dan penutupan TPA seperti tahun 2020 lalu,” pungkanya.
